INFOBERGIZI.NET — Di balik setiap piring makan bergizi yang disantap jutaan anak Indonesia, tersembunyi mesin ekonomi raksasa yang siap memutar roda usaha kecil hingga pelosok desa.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan lagi sekadar wacana kesejahteraan anak.
Hari ini, 22.793 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, menyajikan jutaan porsi makanan setiap hari.
Tapi yang tak banyak diketahui: di balik angka-angka itu, MBG telah menjelma menjadi market anchor pasar tetap dengan volume raksasa bagi petani, peternak, dan UMKM lokal.
Prof. Ikeu Tanziha, MS, Dewan Pakar Badan Gizi Nasional (BGN), menyebutnya sebagai pasar yang nyata dan pasti.
“Pasarnya jelas, kebutuhannya tetap, volumenya besar. Ini bukan proyek musiman,” tegasnya dalam Nusantara Sustainability Trend Forum (NATURE) 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Salah satu kekuatan utama MBG justru terletak pada ketidakseragamannya. Tidak ada menu nasional yang dipaksakan.
Papua tidak disuruh makan sayur yang sama seperti Jawa. Sumatera tidak dipaksa mengolah pangan ala Sulawesi.
“Justru dengan menyesuaikan bahan baku lokal, ekonomi di wilayah itu tumbuh,” ujar Prof. Ikeu.
Artinya, petani cabai di Lombok, peternak ayam di Blitar, hingga pembuat roti di Padang—mereka semua punya jalur tetap ke dapur-dapur SPPG, dengan permintaan harian yang kontinu dan dalam skala besar, kepastian pasar bukan lagi mimpi.
Satu SPPG membutuhkan 3.000 roti per hari. Di satu kecamatan yang memiliki 10 SPPG, maka kebutuhan harian mencapai 30.000 roti, angka itu bisa dipenuhi UMKM lokal yang dibina dinas terkait.
“Inilah ekonomi kerakyatan. Petani dan pelaku UMKM punya kepastian pasar. Mereka tidak lagi menjual dengan sistem tebak-tebakan harga,” kata Prof. Ikeu.
Untuk memastikan mesin ini berjalan mulus, BGN membentuk satuan tugas hingga level kabupaten/kota.
Bukan hanya sebagai pengawas, tapi sebagai jembatan yang menyambungkan kebutuhan gizi dengan ketersediaan pangan lokal.
Nota kesepahaman dengan pemerintah daerah terus digencarkan. Ekosistem produksi lokal diperkuat, bukan digantikan. Petani dibina, UMKM difasilitasi, distribusi dirapikan.
Prof. Ikeu mengingatkan, gizi bukan urusan satu kementerian.
“Untuk menciptakan Indonesia Emas 2045, BGN tidak bisa berjalan sendiri. Pendapatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kebijakan publik adalah satu kesatuan. Sinergi adalah kunci,” tegasnya.**
