INFOBERGIZI.NET — Pemerintah terus menggencarkan peningkatan kualitas program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membentuk Tim Klasifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) internal sebagai langkah strategis menjaga mutu layanan.
Dilansir dari berbagai sumber, pembentukan tim ini merupakan respons atas pesan khusus Presiden di momen Hari Raya Idulfitri agar seluruh proses pelaksanaan MBG senantiasa berada pada standar tertinggi.
“Pesan khusus Presiden di Hari Raya Idulfitri agar BGN meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan SPPG. SPPG yang kurang memadai agar ditutup sementara dan segera dilakukan peningkatan kualitas,” tegas Dadan dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).
Tim Klasifikasi SPPG yang dibentuk memiliki mandat vital, yakni melakukan pemantauan ketat terhadap sertifikasi seluruh SPPG di Indonesia.
Langkah ini menjadi fondasi utama untuk menjamin keamanan pangan, kebersihan, serta kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat penerima manfaat.
Pada tahap awal, pengawasan difokuskan pada tiga sertifikasi utama, yaitu Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, serta sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
Ketiganya menjadi prasyarat dasar sebelum satuan pelayanan dapat beroperasi optimal.
“Setelah ketiga sertifikasi terpenuhi akan meningkat ke sertifikasi terkait kualitas SDM SPPG, baik chef, penjamah makanan, dan analisis lingkungan,” jelas Dadan.
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa pembentukan tim internal ini juga merupakan bagian dari persiapan menghadapi pembentukan lembaga akreditasi SPPG secara nasional.
Selagi lembaga permanen tersebut masih dalam proses pembentukan, BGN memastikan tidak ada celah penurunan kualitas.
“Sebelum lembaga atau institusi Akreditasi SPPG terbentuk, BGN akan membentuk secara khusus Tim Klasifikasi SPPG internal sekaligus mempersiapkan secara sistematis menghadapi lembaga akreditasi eksternal,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya tidak hanya pada cakupan program MBG yang luas, tetapi juga pada aspek kualitas, keamanan, dan keberlanjutan layanan gizi bagi masyarakat.**
