INFOBERGIZI.NET — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara di tengah gelombang kritik publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bukan untuk membungkam, melainkan meluruskan perspektif: program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, melainkan fondasi strategis pembangunan nasional.
“Jangan terlalu banyak protes soal MBG. Ini memang program yang diperlukan masyarakat,” tegas Purbaya dalam acara Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Ia menjelaskan, strategi pembangunan era Prabowo dirancang dalam tiga pilar besar yang ia sebut sebagai Sumitronomics: pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan, dan stabilitas sosial politik.
MBG, kata Purbaya, bukan sekadar program populis ia adalah instrumen pemerataan sekaligus penjaga stabilitas sosial.
“Orang sering protes MBG dan program lainnya. Padahal itu adalah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden: pemerataan dan stabilitas sosial politik,” ujarnya.
Tanpa pemerataan, lanjut Purbaya, pertumbuhan ekonomi tinggi hanya akan menjadi angka di atas kertas dan tanpa stabilitas, angka itu tak akan pernah tercapai.
Ia mengingatkan suasana politik Agustus tahun lalu.
Di berbagai daerah, gelombang protes spontan pecah tanpa komando. Situasi memanas, ekonomi tak menentu.
Bagi Purbaya, itu bukan sekadar catatan sejarah, melainkan alarm.
“Kita tidak main-main dalam memperbaiki fondasi perekonomian. Anda ingat Agustus lalu? Banyak orang turun ke jalan, protes di seluruh Indonesia tanpa komando. Itu pelajaran penting,” katanya.
Ia menekankan, instabilitas sosial bisa menyulut gejolak politik dalam waktu singkat—terlebih jika ketimpangan dibiarkan menganga.
Sejak September lalu, pemerintah mulai memutar ulang mesin pertumbuhan.
Koordinasi fiskal, moneter, dan sektor riil dirapatkan. Purbaya mengakui, ia termasuk yang paling vokal mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat belanja negara.
“Sebagian marah ke saya, juga ke pemerintah. Tapi meski marah, mereka tetap menjalankan tugas. Semua transisi fiskal berjalan,” tuturnya.
Tak hanya itu, langkah strategis lain ditempuh: pengalihan dana Rp200 triliun ke sektor perbankan.
Langkah ini disebutnya sebagai injeksi likuiditas untuk mempercepat pertumbuhan kredit dan menggerakkan roda ekonomi dari sisi privat.
“Itu membalik arah ekonomi secara signifikan. Kontribusi mesin pertumbuhan dari sektor swasta mulai bergerak,” pungkasnya.**
