INFOBERGIZI.NET — Di tengah hiruk-pikuk Graha Kadin Jatim, Rabu (11/2/2026), para pelaku usaha Surabaya tak mendapat wejangan biasa.
Anggota MPR/DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, datang dengan satu misi: mengubah cara pandang dunia usaha terhadap program unggulan Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bukan sekadar nasi kotak untuk anak sekolah. LaNyalla menyebutnya sebagai “piring peluang” sebuah mekanisme ekonomi kerakyatan yang bisa menjadi pintu masuk bagi kebangkitan pengusaha lokal.
Di hadapan pengurus dan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya, pria yang akrab disapa LaNyalla itu membuka diskusi dengan fondasi pemikiran Bung Hatta.
Ekonomi Pancasila, kata dia, bukan soal membela sektor tertentu secara sempit, melainkan membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk ikut dalam pusaran ekonomi nasional.
“MBG jangan dilihat dari ujung sendoknya saja. Lihat dari hulunya: siapa yang menanam beras, siapa yang memelihara ayam, siapa yang mengangkut sayur, dan siapa yang menyediakan sistem distribusinya. Itulah ruang ekonomi kerakyatan,” tegas LaNyalla.
Ia mengingatkan, selama puluhan tahun Indonesia larut dalam pola ekonomi Jakarta-sentris.
Uang mengalir ke ibu kota, berputar di pusat-pusat bisnis elite, sementara daerah hanya jadi penonton.
Kini, dengan anggaran MBG yang mencapai triliunan rupiah, LaNyalla mendorong agar aliran dana itu justru berakhir di pasar-pasar lokal—bukan kembali tersedot ke pusat.
“Triliunan rupiah itu jangan hanya numpang lewat di daerah. Harus menetap dan membesarkan pengusaha Surabaya, petani Jatim, dan nelayan kita,” ujarnya disambut anggukan peserta.
LaNyalla memetakan tiga pilar agar MBG benar-benar menjadi instrumen redistribusi ekonomi terbesar di era pemerintahan baru.
Pertama, memutus mata rantai Jakarta-sentris sebagai wujud keadilan sosial.
Kedua, memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal yang sekaligus memperteguh Persatuan Indonesia.
Ketiga, menggerakkan gotong royong melalui keterlibatan aktif Kadin dalam rantai pasok dan tata kelola program.
Ia menantang Kadin Surabaya untuk tidak sekadar menjadi penonton, mulai dari suplai beras, telur, daging, ikan, hingga sayur dan buah semestinya berasal dari petani dan peternak lokal.
Jasa pergudangan, distribusi, hingga sistem monitoring digital juga terbuka lebar sebagai ladang bisnis baru.
“Surabaya bisa menjadi hub logistik untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur. Di sini letak peran Kadin. Bukan hanya mengejar untung, tapi ikut membangun kemandirian pangan dan ekonomi bangsa,” tutup LaNyalla.
Pertemuan yang berlangsung hangat itu pun ditutup dengan diskusi dua arah yang sarat optimisme.
MBG, yang kerap dipandang semata program sosial, kini mulai dilihat para pengusaha sebagai panggung baru ekonomi kerakyatan dari pasar, oleh rakyat, untuk kemandirian bangsa.**
